LAPORAN AKHIR KEGIATAN PPKD TAHUN 2021

 

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN KECAMATAN TOBU DESA TUNE Jln.Hatsampaot No.02 Desa Tune, Email: tunedesa69@gmail.com, Facebook: Pemerintah Desa Tune, Blog: http://desatune.blogspot.com.

 

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

PENGANTAR

Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Laporan Akhir Kegiatan Desa Tune Kecamatan Tobu Akhir Tahun Anggaran 2021.

Laporan Akhir Kegiatan Desa Tune Akhir Tahun Anggaran 2021, disusun sebagai penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Tujuannya adalah sebagai laporan dari Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) menyangkut pelaksanaan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Desa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran serta seluruh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa Tune, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan lancar dan sukses. Banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih, tetapi juga masih banyak masalah dan tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan. Untuk itu, kerjasama dan partisipasi dari lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa penting bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada masa yang akan datang.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Laporan Akhir Kegiatan PPKD ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa selama tahun 2021 oleh seluruh warga Desa Tune.

Terima Kasih Syalom

 

Tune, 10 Januari 2022

Pelaksana Pengelolaan Kuangan Desa (PPKD),

KOORDINATOR

 

 

ARID E.P. OEMATAN

 

DAFTAR ISI.............................................................................................. i

PENGANTAR............................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................3

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN...........................................................7

2.1     Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2     Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

2.3     Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan

2.4     Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

2.5 Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat

BAB III   RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA.....................................8

3.1     Rencana Kegiatan dan Biaya

3.2     Realisasi Kegiatan dan Biaya

3.3     Perubahan Kegiatan dan Biaya

BAB IV   RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN......................9

4.1    Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan

4.2    Rencana Pelestarian dan Pengembangan .............................

BAB V   PENUTUP...................................................................................9

LAMPIRAN-LAMPIRAN.............................................................................10

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Akhir

Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik bukanlah merupakan fenomena baru. Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa merupakan usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pembangunan Desa ditujukan  untuk seluruh lapisan masyarakat, karena merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah.

          Pelaksanaan Pembangunan Daerah berupaya mengkaji pembangunan secara berkesinambungan dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sasaran - sasaran pembangunan ditujukan guna mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut diperlukan keterlibatan antara Pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perencanaan yang berorientasi kepada Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa juga menjelaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

 

           Sejalan dengan tugas itu, Pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan tingkat Desa pada forum musyawarah perencanaan pembangunan di Dusun  dan Desa. Kesulitan banyak terjadi dalam memperoleh partisipasi masyarakat, dimana di dalamnya terdapat beraneka ragam sikap yang berbeda-beda. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya sikap apatis sebagian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang peduli terhadap kegiatan pembangunan. 

            Pelaksanaan pembangunan yang dulunya Top Down Planning dianggap tidak sesuai lagi dengan paradigma pemerintahan yang ada sekarang. Sistem ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena yang berwenang untuk mengatur semua program adalah Pemerintah Pusat, sedangkan daerah dan desa hanya berhak menjalankan program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa, misalnya pada pembangunan gedung sekolah. Partisipasi masyarakat hanya sebatas menyediakan sebidang tanah, bahkan ada sebagian masyarakat yang meminta ganti rugi atas tanah mereka yang digunakan untuk membangun fasilitas umum. Padahal proyek tersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

           Dalam pembangunan tersebut masyarakat hanya melihat dan menonton saja, begitu pembangunan selesai masyarakat akan gembira dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Namun, setelah itu masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak ada partisipasi dari masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pembangunan itu hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga pemerintah jugalah yang harus menjaga dan merawat hasil pembangunan tersebut.

           Pembangunan yang dilaksanakan di Desa merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan pasal 1 ayat (3) 4    menyatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Partisipasi dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti dalam pembangunan sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam pembangunan. Lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012:82) menyimpulkan bahwa “partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai”. 

           Adanya partisipasi dalam masyarakat, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga mampu menjadi subjek pembangunan. Dengan demikian masyarakat akan menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan. Pembangunan yang bersifat sentralistis hanya akan menciptakan penumpukan administrasi dan pengambilan keputusan pembangunan di pusat serta menghambat penyelesaian masalah pembangunan daerah secara cepat dan tepat. Banyak program-program pembangunan nasional yang tidak dapat terlaksana dengan baik karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah maupun Desa. Akibatnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan kurang menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

           Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Besarnya peranan partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri karena pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat tidak dapat dikatakan berhasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat pada wilayah dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat beraneka ragam tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah itu sendiri. 

           Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tune tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat memegang peranan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan, terutama di bidang pembangunan fisik. Partisipasi masyarakat dapat berwujud tenaga, uang, pikiran ataupun keahlian/kemahiran yang berguna bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang paling sering terlihat dalam setiap pelaksanaan pembangunan di Desa Tune adalah partisipasi dalam bentuk pikiran yang tidak lain adalah merupakan bentuk keinginan dari masyarakat. Intinya adalah partisipasi harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Tune, namun sangat disayangkan partisipasi yang diharapkan dari masyarakat sangat sulit terwujud.

           Partisipasi masyarakat di Desa Tune dapat dilakukan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan hasil pembangunan serta dalam penilaian hasil pembangunan hubungannya dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar. Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat hanya terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Khusus untuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan dinilai sangat terlambat karena masyarakat akan diminta pemikirannya hanya jika pembangunan telah dilaksanakan. Partisipasi  dalam pelaksanaan pembangunan hanya terjadi dalam skala kecil dan itu pun harus ada imbalan yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Ini merupakan salah satu penyebab keterlambatan pembangunan yang terjadi di Desa Tune.

           Masyarakat juga sudah terbiasa dengan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa. Kondisi seperti ini membuat masyarakat berpendapat bahwa mereka tidak perlu bekerja, apalagi berpartisipasi dalam pembangunan yang penghasilannya sangat kecil. Pola pikir masyarakat di Desa Tune  dapat dikatakan sudah materialistik, karena masyarakat selalu meminta upah atas setiap pekerjaan yang mereka lakukan, walaupun pekerjaan tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan khususnya di bidang pembangunan fisik di Desa Tune baik itu keterlibatan masyarakat sebagai kesatuan atau yang disebut partisipasi kelompok maupun individual dalam kegiatan kelompok atau yang disebut partisipasi individu.

           Pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Tune. Manna pada tahun 2020 yang lalu adalah pembangunan rumah layak huni.  Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan yaitu dalam pekerjaan pembangunan rumah ini kurang adanya harmonisasi Pemerintah dengan masyarakat sehingga menyebabkan saling tunggu menunggu dan akhirnya pekerjaan pembangunan rumah tersebut terbengkalai dan tidak terselesaikan. Ini jelas merugikan masyarakat karena masyarakat yang merasakan dampaknya.  Dari uraian di atas maka kami tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA TUNE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1    Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   

a)    Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa

b)   Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa

c)    Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

d)   Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

2.2    Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

a)  Sub Bidang Pendidikan (Paud)

b) Sub Bidang Kesehatan

c)  Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

e)  Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.3    Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan

a)    Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

b)   Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

2.4    Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

a)    Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

b)   Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

c)    Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

d)   Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

2.5     Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak

a)    Sub Bidang Keadaan Mendesak

 BAB III   RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA

3.1    Rencana Kegiatan dan Biaya

1.   Pengadaan Notebook untuk Paud Tunas Baru Rp.7.500.000,-

2.   Pengadaan Notebook untuk Operasional POSKESDES Rp.7.500.000,-

3.   Pemberian Makanan Tambahan bagi Bayi Balita dan Ibu Hamil KEK Rp.37.350.000,-

4.   Pengadaan HP Android bagi Kader Pemberdayaan Manusia Rp.2.300.000,-

5.   Pengadaan Spanduk untuk tempat umum dan posco Covid-19 Rp.2.250.000,-

6.   Pengadaan Masker untuk masyarakat dan tim Covid-19 Rp.26.018.750,-

7.   Pengadaan Bahan Covid-19 (tempat cuci tangan, sabun, hand sanitiser, By clean dan tisue Rp.9.100.000,-

8.   Pembangunan Dapur Poskesdes Rp.27.858.220,-

9.   Intalasi Listrik Rp.19.607.500,-

10.   Pembangunan Saluran Drainase Rp.178.961.400,-

11.   Pembangunan Pos Retribusi Desa Rp.12.387.000,-

12.   Pembangunan Rumah Layak Huni Rp.290.498.300,-

13.   Perluasan Jaringan Air Bersih Rp.4.827.000,-

14.   Pembangunan BAK ikan percontohan Rp.19.967.980,-

15.   Bantuan Kelompok Pertanian Rp.42.400.000,-

16.   Pelatihan minyak kemiri Rp.6.609.650,-

17.   Bantuan Langsung Tunai APBDes Induk Rp.306.000.000,-

18.   Bantuan Langsung Tunai APBDEs Perubahan  Rp.44.100.000,-

 3.2    Realisasi Kegiatan dan Biaya

1.   Pengadaan Notebook untuk Paud Tunas Baru Rp.7.500.000,-

2.   Pengadaan Notebook untuk Operasional POSKESDES Rp.7.500.000,-

3.   Pemberian Makanan Tambahan bagi Bayi Balita dan Ibu Hamil KEK Rp.37.350.000,-

4.   Pengadaan HP Android bagi Kader Pemberdayaan Manusia Rp.2.300.000,-

5.   Pengadaan Spanduk untuk tempat umum dan posco Covid-19 Rp.2.250.000,-

6.   Pengadaan Masker untuk masyarakat dan tim Covid-19 Rp.26.018.750,-

7.   Pengadaan Bahan Covid-19 (tempat cuci tangan, sabun, hand sanitiser, By clean dan tisue Rp.9.100.000,-

8.   Pembangunan Dapur Poskesdes Rp.27.858.220,-

9.   Intalasi Listrik Rp.19.607.500,-

10.   Pembangunan Saluran Drainase Rp.178.961.400,-

11.   Pembangunan Pos Retribusi Desa Rp.12.387.000,-

12.   Pembangunan Rumah Layak Huni Rp.290.498.300,-

13.   Perluasan Jaringan Air Bersih Rp.4.827.000,-

14.   Pembangunan BAK ikan percontohan Rp.19.967.980,-

15.   Bantuan Kelompok Pertanian Rp.42.400.000,-

16.   Pelatihan minyak kemiri Rp.6.609.650,-

17.   Bantuan Langsung Tunai APBDes Induk Rp.306.000.000,-

18.   Bantuan Langsung Tunai APBDEs Perubahan  Rp.44.100.000,-

 3.3    Perubahan Kegiatan dan Biaya

1.   Tidak ada perubahan kegiatan

BAB IV   RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

4.1       Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan

Pemerintah Desa melakukan pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan Program dan kegiatan kepada BUMDEs dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM,KETUA RW, KETUA RT dan Lembaga Adat).

4.2   Rencana Pelestarian dan Pengembangan

Pebuatan Peraturan Desa tentang Pelestarian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktu desa

BAB V   PENUTUP.

           Segenap Tim Pelaksana Pengelolaan Kuangan Desa (PPKD) sangat berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan masyarakat kepada kami, mungkin kami akan berusaha untuk berbuat yang terbaik demi memajukan Program dan Kegiatan yang ada di Desa melalui kebersamaaan kita. Semoga kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat dipertahankan untuk masa yang akan datang.

           Demikianlah Laporan Akhir Kegiatan Tahun Anggaran 2021  oleh PPKD Desa Tune Kecamatan Tobu Tahun 2021 Semoga usaha kita diberikan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tune, 12 Januari 2022

Pelaksana Pengelolaan Kuangan Desa (PPKD),

KOORDINATOR

 

 

ARID E.P. OEMATAN

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penyerahan Notebook Kepada Pendidik Paud Tunas Baru Tune	Pemberian PMT BUMIL KEK
PMT Bumil KEK	PMT Bayi Balita
Penyerahan HP Android untuk KPM	Pengadaan Spanduk Covid-19
Pengadaan Masker untuk Masyarakat	Pengadaan Bahan Covid-19 (tempat cuci tangan, sabun, hand sanitiser, By clean dan tisue
Pembangunan Dapur Poskesdes	Intalasi Listrik
Pembangunan Saluran Drainase	Pembangunan Saluran Drainase
Pembangunan Pos Retribusi Desa	Pembangunan Rumah Layak Huni
Perluasan Jaringan Air Bersih	Pembangunan BAK ikan percontohan
Bantuan Kelompok Pertanian	Pelatihan minyak kemiri
BLT DD